PASURUAN - Senin, 9 Desember 2024, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas Sampean menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Fave Sidoarjo. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pembentukan dan penguatan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (KPDAS) Brantas Sampeyan untuk periode 2024–2028. Rakor ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari wilayah-wilayah di sepanjang DAS Brantas dan Sampean, mulai dari lembaga pemerintah, LSM lingkungan, sektor swasta, hingga komunitas lokal.

Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah kehadiran Forum DAS Kabupaten Pasuruan sebagai narasumber utama, yang membagikan pengalaman dan praktik baik terkait pelaksanaan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) di wilayahnya. PJLH menjadi topik utama yang menarik perhatian peserta karena dinilai sebagai pendekatan konkret dalam menjaga kelestarian DAS sekaligus mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

FORDAS Kabupaten Pasuruan memaparkan bagaimana Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 224 Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam memformalkan mekanisme PJLH. Dijelaskan pula proses terbentuknya Task Force Kedunglarangan, strategi menggerakkan multipihak, dan hasil nyata berupa penanaman pohon, pemberdayaan kelompok masyarakat hulu, serta komitmen dari sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan sumber daya air.

Kegiatan Rakor & FGD ini bertujuan untuk menyamakan visi, memperkuat koordinasi antarwilayah DAS, serta menyusun rencana aksi bersama dalam mengelola dan memulihkan DAS Brantas–Sampean yang luas dan strategis. Integrasi lintas sektor menjadi salah satu fokus utama, mengingat kompleksitas permasalahan DAS yang menyangkut aspek tata ruang, air, kehutanan, pertanian, hingga industri.

Dengan berbagi praktik terbaik antarforum DAS, acara ini membuktikan bahwa kolaborasi antarwilayah sangat diperlukan dalam menciptakan sistem pengelolaan DAS yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Forum DAS Kabupaten Pasuruan berharap bahwa pengalaman yang dibagikan dapat memberikan inspirasi dan referensi bagi pengembangan PJLH serta penguatan kelembagaan DAS di daerah lain.

“Ketika DAS dikelola secara terintegrasi dan lintas batas, yang kita jaga bukan hanya air dan tanah—tapi juga masa depan masyarakat yang bergantung padanya.”
— Forum DAS Kabupaten Pasuruan